DUMAI,Riauline.com - Pemerintah Kota Dumai akhirnya mengikuti jejak Kabupaten Siak dengan mengajukan permohonan resmi agar Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau XI ditunda. Ajang olahraga terbesar di Bumi Lancang Kuning yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2026 itu kian jauh dari kepastian. Isu penundaan ini menguat setelah surat permohonan milik Pemkot Dumai beredar luas di media sosial sejak pertengahan November.

Surat bernomor 400.4/332/DISKOPAR-OR tertanggal 15 November 2025 itu ditujukan langsung kepada Gubernur Riau. Dalam surat tersebut, Pemkot Dumai menegaskan tetap siap menjadi tuan rumah bersama Kabupaten Siak, sesuai Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/7594/XI/2023. Namun kesiapan itu, untuk saat ini, terbentur tembok besar bernama krisis anggaran.

Dumai mengungkapkan bahwa keuangan daerah sedang berada dalam situasi terjepit. Beban tunda bayar menumpuk, sementara alokasi Dana Transfer Daerah Tahun 2026 justru berkurang drastis—mencapai Rp275 miliar. Angka itu disebutkan merujuk pada surat Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tertanggal 23 September 2025. Kondisi ini otomatis mengguncang banyak program pemerintahan tahun depan, termasuk persiapan Porprov.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang begitu besar, Pemkot Dumai meminta agar penyelenggaraan Porprov Riau XI mundur setahun, dari 2026 ke 2027. Permintaan itu ditegaskan dalam surat yang ditandatangani Wali Kota Dumai, Paisal, menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN.

Sebenarnya, sinyal ancaman penundaan Porprov sudah terlihat jauh hari ketika Kabupaten Siak lebih dulu mengajukan permohonan serupa. Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, secara terbuka menyebut bahwa daerahnya tidak memiliki kemampuan keuangan untuk memaksakan diri menjadi tuan rumah. Siak masih dibelit defisit dan utang ratusan miliar yang belum akan selesai hingga tahun depan.

Afni juga menyebut bahwa kebutuhan anggaran untuk menjadi tuan rumah Porprov tak bisa dianggap ringan. Totalnya mencapai Rp45–50 miliar, mencakup pembangunan sarana prasarana, pembiayaan kepanitiaan, hingga kelancaran penyelenggaraan acara. Tanpa kepastian dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi, kata Afni, membebankan biaya sebesar itu di tengah defisit hanya akan membuat masyarakat kembali menanggung risiko utang.

Ia bahkan mengingatkan bahwa penundaan ini tak boleh dipandang negatif. Menurutnya, situasi fiskal daerah saat ini tidak memungkinkan, dan memaksakan penyelenggaraan Porprov justru bisa membuat banyak kabupaten/kota tak mampu ikut serta. Jika itu terjadi, Porprov bukan hanya tidak efektif, tetapi kehilangan esensi pembinaan atlet yang menjadi tujuan utamanya.

Afni menegaskan bahwa Gubernur Riau sendiri sudah mengisyaratkan penundaan karena ketiadaan anggaran di tingkat provinsi. Karena itu, keputusan menunda Porprov merupakan langkah realistis agar fokus saat ini dapat diarahkan pada pembinaan atlet, bukan saling menyalahkan atau memaksakan pelaksanaan tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Kini, dengan Dumai dan Siak kompak menyatakan keberatan melanjutkan persiapan, nasib Porprov Riau XI berada di persimpangan. Sementara para atlet terus berlatih menyiapkan diri untuk ajang yang belum jelas waktunya, publik berharap pemerintah provinsi segera mengambil keputusan final agar dunia olahraga Riau tak terus digantung di tengah badai krisis anggaran.