Bengkalis,Riauline.com – Pangkat boleh dua melati, jabatan boleh menjadi orang nomor satu di lingkungan kepolisian, tetapi menjadi pemimpin bukan berarti harus selalu berada di balik pengawalan dan protokoler yang menciptakan jarak. Di tengah tuntutan masyarakat terhadap sosok polisi yang humanis, Kapolres Bengkalis AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H., justru memperlihatkan sisi kepemimpinan yang sederhana: hadir tanpa banyak formalitas, duduk sejajar, dan mendengarkan tanpa merasa lebih tinggi.

Ketika Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., menggaungkan semangat "Polisi Bersama Masyarakat", Eko Rubiyanto seolah menerjemahkannya melalui tindakan sederhana dalam kesehariannya. Bukan menunggu seremoni, bukan pula harus menunggu kegiatan besar. Baginya, kedekatan dengan masyarakat dapat dimulai dari hal kecil, seperti menyapa, membuka percakapan, dan memberikan ruang kepada siapa saja untuk menyampaikan pendapat. Sikap tersebut bukan sekadar menjalankan gaung perintah pimpinan, melainkan cerminan pribadi yang dikenal bersahaja.

Pemandangan berbeda itu terlihat ketika rombongan insan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Bengkalis berkunjung ke Mapolres Bengkalis untuk bersilaturahmi beberapa waktu yang lalu. Di tengah suasana kantor kepolisian yang identik dengan kewibawaan institusi, hadir sebuah suasana yang jauh dari kesan kaku. Seorang pria berseragam cokelat dengan dua melati di pundaknya terlihat duduk santai di sebuah meja bundar kecil. Tidak tampak ajudan yang berdiri di belakangnya ataupun pengawal yang membatasi ruang percakapan. Hanya beberapa botol air mineral dan obrolan hangat yang mengalir.

Duduk Satu Meja, Bukan di Kursi Kebesaran

Sore itu, Eko tidak memilih menerima tamunya di kursi kebesaran dalam ruangan berpendingin udara. Ia justru memilih duduk di teras Mapolres, tepat di bawah deretan foto para mantan Kapolres Bengkalis. Di hadapannya, para wartawan JMSI duduk dengan posisi yang sama. Tidak ada kursi yang dibuat lebih tinggi, tidak ada perlakuan yang menunjukkan siapa pejabat dan siapa tamu. Suasana tersebut menghadirkan kesan bahwa jabatan boleh membedakan tanggung jawab, tetapi tidak seharusnya membatasi hubungan antarmanusia.

Dalam percakapan itu, Eko lebih banyak membuka ruang dialog daripada membangun suasana formal. Ia menyimak ketika wartawan berbicara, tidak terburu-buru memotong pembicaraan, dan menjawab pertanyaan dengan bahasa sederhana. Cara berkomunikasi seperti ini menjadi penting dalam membangun hubungan antara kepolisian dan insan pers. Sebab, pers bukan hanya mitra penyampai informasi, tetapi juga bagian dari masyarakat yang memiliki fungsi menyampaikan aspirasi, kritik, serta berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.

Pangkat Disimpan, Kerendahan Hati Dikedepankan

Bagi Ketua JMSI Kabupaten Bengkalis, Bambang, kesan yang tertangkap dari sosok Eko bukan semata-mata keramahan seorang pejabat, melainkan karakter pribadi yang terlihat dalam pergaulan. Ia menilai Kapolres Bengkalis tersebut tidak menjadikan pangkat dan jabatan sebagai alasan untuk menciptakan jarak. Bahkan, dalam suasana pertemanan, Eko lebih nyaman memperkenalkan dirinya cukup dengan nama Eko.

"Bersahaja itu bukan pencitraan. Kalau pencitraan, capek. Ini sudah jadi karakternya," ujar Bambang, menggambarkan kesan yang dirasakannya ketika bersilaturahmi dengan Kapolres Bengkalis tersebut.

Sikap sederhana itu menjadi gambaran bahwa kewibawaan seorang pemimpin tidak selalu harus ditunjukkan melalui pengawalan, fasilitas, ataupun penghormatan berlebihan. Ada bentuk kewibawaan lain yang justru tumbuh dari kerendahan hati dan kemampuan menempatkan diri. Ketika seorang pejabat bersedia duduk bersama masyarakat tanpa membawa-bawa kebesaran jabatannya, di situlah ruang kepercayaan mulai terbuka.

Menyeberang RoRo Seperti Masyarakat Biasa

Ada satu cerita menarik yang semakin memperlihatkan prinsip kesederhanaan Eko dalam menjalankan tugas. Cerita itu terjadi saat dirinya hendak menyeberang melalui Pelabuhan RoRo Sungai Pakning menuju Pulau Bengkalis. Seorang personel kepolisian yang saat itu menunggu kedatangan Kapolres bahkan tidak mengetahui bahwa pimpinannya sudah lebih dahulu masuk dan menyeberang. Eko tidak memberikan pemberitahuan khusus, apalagi meminta pelayanan istimewa hanya karena dirinya seorang Kapolres.

Bagi Eko, perjalanan menggunakan kapal penyeberangan RoRo merupakan aktivitas yang juga dilakukan masyarakat umum. Karena itu, ia merasa tidak perlu mendapatkan perlakuan berbeda. Ia memilih mengikuti antrean sebagaimana pengguna jasa lainnya, membeli tiket, dan mematuhi aturan penyeberangan yang berlaku. Tidak ada alasan baginya untuk meminta didahulukan hanya karena mengenakan seragam atau memiliki jabatan sebagai pimpinan kepolisian.

"Saya kalau mau menyeberang memiliki prinsip sebagai masyarakat. Tetap masuk dalam antrean dan membayar tiket penyeberangan. Tidak perlu pelayanan khusus. Saya menganggap diri sebagai masyarakat yang harus patuh kepada aturan untuk masuk dalam antrean," ungkap Eko.

Cerita tersebut mungkin terdengar sederhana, tetapi menyimpan pesan kepemimpinan yang cukup dalam. Seorang pimpinan, menurut prinsip yang diperlihatkannya, tidak seharusnya menyibukkan anggota dengan urusan pelayanan pribadi yang sebenarnya tidak diperlukan. Personel kepolisian memiliki tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih penting dalam melayani masyarakat serta menjaga keamanan. Dengan tidak meminta perlakuan khusus, seorang pemimpin juga memberikan contoh bahwa aturan berlaku sama bagi siapa pun, tanpa melihat pangkat maupun kedudukan.
Merakyat Bukan Berarti Kehilangan Ketegasan

Sikap rendah hati tentu bukan berarti mengurangi ketegasan seorang Kapolres dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, kepemimpinan yang baik membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dalam menegakkan hukum dan keramahan dalam membangun hubungan sosial. Polisi harus tetap berdiri tegak terhadap pelanggaran, tetapi pada saat yang sama mampu membuka pintu komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan.

Di Negeri Junjungan, pendekatan seperti ini memiliki arti penting. Keamanan dan ketertiban tidak mungkin hanya dibebankan kepada aparat kepolisian. Dibutuhkan partisipasi masyarakat, keterbukaan informasi, serta hubungan saling percaya agar berbagai persoalan dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Ketika masyarakat merasa dekat dengan polisi, mereka akan lebih mudah menyampaikan laporan, memberikan informasi, maupun ikut menjaga lingkungan masing-masing.

Pada akhirnya, gambaran Kapolres Bengkalis yang duduk di teras Mapolres bersama insan pers dan memilih antre seperti masyarakat biasa di Pelabuhan RoRo menjadi dua potret sederhana tentang kepemimpinan yang membumi. Tidak ada kemewahan dalam kedua cerita itu. Namun, ada pesan yang kuat: jabatan adalah amanah, bukan alasan untuk mendapatkan keistimewaan. Dua melati boleh tersemat di pundak, tetapi hati seorang pengabdi harus tetap dekat dengan rakyat.

Bagi AKBP Eko Rubiyanto, semangat "Polisi Bersama Masyarakat" tidak semestinya berhenti sebagai slogan atau sekadar instruksi pimpinan. Ia harus hidup melalui tindakan nyata, mulai dari kesediaan mendengarkan, menghargai aturan, hingga tidak meminta perlakuan khusus. Sebab, polisi yang benar-benar dekat dengan masyarakat bukan hanya polisi yang hadir ketika ada persoalan, melainkan juga sosok yang membuat masyarakat merasa nyaman untuk datang, berbicara, dan menyampaikan keluhan.

 Tanpa ajudan yang menciptakan jarak, tanpa protokoler yang membatasi, dan tanpa harus meninggikan diri untuk dihormati. Itulah wajah kepemimpinan yang ingin ditampilkan: tegas dalam tugas, sederhana dalam kehidupan, dan tetap membumi di tengah masyarakat.