BENGKALIS,Riauline.com - Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK) mendesak Bupati Bengkalis, Kasmarni, agar segera memerintahkan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pemantauan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPBU yang ada di Pulau Bengkalis. Desakan ini terkait dugaan ketidaksesuaian penyaluran kuota BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, serta BBM non-subsidi Pertamax, yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

P-KPK menilai kondisi kelangkaan BBM di Pulau Bengkalis menjadi tanda tanya besar, mengingat pasokan BBM disebut masuk setiap hari ke sejumlah SPBU. Di antaranya SPBU Ujang di Jalan Bantan, SPBU Nurwati di Jalan Lembaga Bengkalis, serta SPBU di Selat Baru dan Teluk Latak yang pemiliknya beralamat di Jalan Sri Pulau Bengkalis.

Menurut P-KPK, secara logika tidak seharusnya terjadi kelangkaan BBM apabila pasokan berjalan normal. Apalagi distribusi BBM ke Pulau Bengkalis dilakukan setiap hari melalui jalur penyeberangan Roro Sungai Selari–Air Putih Bengkalis.

Atas dasar itu, P-KPK secara terbuka menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui grup WhatsApp  dan berbagai media sosial. Langkah ini diambil agar publik mengetahui bahwa pasokan BBM terus masuk, namun kondisi di lapangan justru menunjukkan kelangkaan yang meresahkan.

“Jika BBM terus masuk setiap hari, lalu kemana sesungguhnya BBM tersebut disalurkan dan siapa yang menggunakannya?” demikian pertanyaan yang disampaikan Ketua P-KPK Ahmad Effendi kepada publik, Rabu (31/12/25). Pertanyaan ini sekaligus menjadi sorotan utama yang mereka minta untuk dijawab oleh pemerintah daerah.

Beberapa waktu lalu, P-KPK juga melakukan pemantauan langsung terhadap penyaluran BBM di lapangan. Mereka menyaksikan pengisian BBM kepada masyarakat pengguna kendaraan roda dua dan roda empat, termasuk kepada pengecer yang menggunakan drum berkapasitas sekitar 200 hingga 220 liter.

"Dalam pemantauan tersebut, P-KPK mendapat penjelasan bahwa penjualan BBM kepada pengecer menggunakan drum diperbolehkan, dengan syarat adanya rekomendasi dari pemerintah desa setempat. Rekomendasi tersebut kemudian diproses untuk pembuatan barcode sebagai syarat pembelian BBM," kata Ahmad Effendi.

P-KPK juga mencatat bahwa pengisian BBM di SPBU Ujang berlangsung dari pukul 15.30 WIB hingga malam hari. Kondisi antrean masyarakat dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mengular panjang hingga depan Kompleks Perumahan Dinas Kejaksaan Negeri Bengkalis seperti yang terjadi pada hari-hari sebelumnya.

Atas pelayanan tersebut, P-KPK memberikan apresiasi kepada pihak SPBU Ujang yang dinilai mampu memberikan layanan hingga malam hari demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Meski demikian, P-KPK menegaskan bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh kepala desa atau pejabat kepala desa tentu harus mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh dinas terkait, dalam hal ini Disperindag Kabupaten Bengkalis. Mereka mempertanyakan apakah mekanisme tersebut telah sesuai ketentuan dan apakah pengawasan benar-benar dilakukan secara maksimal.

P-KPK menilai, pengawasan terhadap BBM yang disalurkan ke desa-desa harus dipastikan benar-benar dimanfaatkan sesuai peruntukan, yakni untuk kebutuhan masyarakat setempat. Jika tidak, mereka khawatir ada indikasi penyalahgunaan. 

"Inilah yang harus dijawab secara terbuka oleh Disperindag Kabupaten Bengkalis,” tegasnya.