BENGKALIS,Riauline.com— Polemik mengenai regulasi uang jaga malam tenaga kesehatan di RSUD Bengkalis belakangan mencuri perhatian publik. Di tengah berbagai asumsi yang berkembang, Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis akhirnya memberikan penjelasan resmi untuk menguraikan duduk perkara secara terang-benderang.

Sekretaris Inspektorat Daerah, Dedy Kurniawan, menegaskan bahwa RSUD Bengkalis justru telah menjalankan langkah yang benar sejak awal. Ia menepis anggapan bahwa rumah sakit tersebut lalai dalam memproses regulasi pembayaran jaga malam.

Menurutnya pihak RSUD memilih menempuh prosedur yang sesuai aturan dengan meminta pendampingan lembaga berwenang. 

“Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkalis telah memfasilitasi jajaran RSUD Bengkalis untuk melakukan konsultasi permintaan saran ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu,” jelasnya ketika dikonfirmasi, Kamis (20/11/25).

Konsultasi ini bukan tanpa alasan. RSUD Bengkalis disebut sangat berhati-hati agar setiap kebijakan pembayaran, termasuk uang jaga malam, memiliki landasan regulasi yang kuat. Kesalahan administratif sekecil apa pun bisa berdampak panjang, dan itulah yang ingin dihindari oleh manajemen rumah sakit.

Dedy menekankan bahwa langkah tersebut merupakan wujud tanggung jawab RSUD, bukan bentuk kelalaian sebagaimana dispekulasikan sebagian masyarakat. Justru, kehati-hatian itu menunjukkan komitmen rumah sakit untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan dalam prosesnya.

Ia turut menambahkan bahwa seluruh saran dan pendapat yang diberikan BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pihak RSUD Bengkalis. Transparansi dipertegas sebagai bagian dari proses pendampingan yang sedang berjalan.

 “Terkait saran yang diberikan oleh BPKP, dapat dikonfirmasi langsung ke pihak RSUD Bengkalis. Terima kasih atas konfirmasinya,” ujarnya.

Dengan munculnya klarifikasi dari Inspektorat ini, semakin jelas bahwa penyebab keterlambatan pembayaran uang jaga malam bukan terletak pada lemahnya manajemen internal. RSUD Bengkalis tengah memastikan seluruh regulasi benar-benar sesuai ketentuan agar tidak muncul persoalan hukum maupun administratif di masa mendatang.

Langkah verifikasi yang ditempuh RSUD Bengkalis pun dinilai sebagai bukti komitmen rumah sakit untuk tetap akuntabel dan patuh terhadap aturan. Meskipun publik sempat bertanya-tanya, proses yang hati-hati diyakini merupakan pilihan terbaik bagi keberlanjutan layanan.

Pada akhirnya, klarifikasi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan yang benar sering kali membutuhkan proses yang lebih panjang. Namun, bagi para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan, kepastian hukum dan regulasi yang tepat adalah bentuk perlindungan jangka panjang yang tidak boleh diabaikan.