BENGKALIS,Riauline.com – Senin pagi (10/11/2025), suasana di Pelabuhan Roro Air Putih, Bengkalis, tampak lebih tertib dari biasanya. Di balik ketertiban itu, hadir sekelompok relawan dari Perkumpulan Kawan Pencari Keadilan (P-KPK) yang kembali turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas keluar-masuk kendaraan di area pelabuhan.

Sejak pukul 07.00 WIB, tim P-KPK sudah menempati titik pemantauan utama di pintu keluar Roro Air Putih. Dari lokasi itu, mereka merekam dan mengamati setiap pergerakan kendaraan, memastikan tidak ada yang mencoba menerobos antrian melalui jalur yang bukan semestinya. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang sering memicu ketegangan antar pengguna jasa.

Ketua Umum P-KPK, H. Ahmad Effendi, S.E., M.Sc, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan bentuk intervensi terhadap petugas pelabuhan, melainkan dukungan terhadap penegakan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat. 

“Kami hadir untuk melindungi hak masyarakat agar bisa menyeberang dengan aman dan nyaman. Tertib dalam antrian adalah kunci keadilan pelayanan publik,” ujarnya.

Effendi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendokumentasikan setiap pelanggaran yang ditemukan untuk dijadikan bahan publikasi dan evaluasi. P-KPK bahkan siap meminta klarifikasi dari pengendara yang terekam melanggar aturan.

 “Kami akan meminta pengendara menunjukkan bukti tiket dan waktu antrian mereka. Jika terbukti lebih dulu mengantri, maka harus didahulukan,” tegasnya.

Selain mengawasi pengguna jasa, tim P-KPK juga memantau kinerja petugas Dinas Perhubungan dan operator kapal Roro. Mereka menilai koordinasi antara petugas lapangan dan masyarakat perlu terus diperkuat, agar setiap keberangkatan berjalan lancar tanpa gesekan.

Dalam surat edaran yang dikirimkan ke sejumlah pihak, P-KPK juga memohon dukungan dari berbagai unsur pimpinan daerah mulai dari Bupati, Kapolres, hingga para camat dan lurah agar menegaskan kepada jajarannya pentingnya memberi contoh tertib antrian.

 “Kami menghormati semua pihak, termasuk pejabat, namun di pelabuhan semua pengguna jasa memiliki hak yang sama untuk dilayani secara adil,” tulis Effendi dalam pernyataannya.

Pemantauan ini dilakukan setelah maraknya keluhan masyarakat terkait kendaraan tertentu yang diduga mendapat perlakuan khusus di area Roro. Hal tersebut sempat memicu kritik dan hujatan di media sosial yang menyinggung marwah pemimpin daerah. Melalui kegiatan ini, P-KPK ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan di Pelabuhan Roro Bengkalis.

Tak hanya memantau, P-KPK juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Mereka meminta calon penumpang yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan secara langsung di lapangan, agar dapat ditindaklanjuti dengan bukti yang jelas.

 “Kami ingin suasana pelabuhan tetap kondusif. Semua pihak harus menjaga suasana agar tidak terjadi saling protes,” imbuh Effendi.

Meski tegas dalam pengawasan, P-KPK tetap memberikan ruang toleransi bagi kendaraan dengan keperluan mendesak. Mereka memperbolehkan kendaraan yang memiliki surat tugas resmi, surat rujukan rumah sakit, atau dokumen penanganan khusus untuk mendapatkan prioritas, asalkan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan semangat “menjaga marwah negeri junjungan,” langkah P-KPK pagi ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan sosial dari masyarakat bisa berjalan berdampingan dengan tugas pemerintah. Di tengah dinamika layanan publik, kehadiran mereka di Roro Air Putih menjadi pengingat bahwa keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.