BENGKALIS, Riauline.com — Di tengah antrean kendaraan yang mengular di Pelabuhan Penyeberangan Bengkalis–Pakning, masyarakat kini benar-benar kehilangan kesabaran. Hanya satu kapal Roro yang beroperasi, membuat warga harus menunggu hingga berjam-jam di bawah terik matahari. Ironisnya, suara wakil rakyat di DPRD Bengkalis justru tak terdengar. Suara lantang pembela rakyat seolah lenyap di tengah deru mesin kapal yang tak lagi berfungsi.

Pelayanan penyeberangan di lintasan vital ini nyaris lumpuh. Dari empat armada yang seharusnya beroperasi, kini hanya satu kapal yang melayani ribuan pengguna setiap harinya. Kendaraan pribadi, truk logistik, hingga ambulans pun terpaksa mengantre panjang. Tidak sedikit warga yang harus menunggu hingga malam hari, bahkan bermalam di area pelabuhan demi bisa menyeberang.

Namun di tengah penderitaan itu, gedung DPRD Bengkalis terasa sepi dari gema aspirasi rakyat. Para anggota dewan seolah kehilangan daya juang. Padahal, mereka dipilih untuk menyuarakan kepentingan masyarakat, bukan sekadar menjadi penonton di tengah krisis pelayanan publik seperti ini.

Lebih mengejutkan, pernyataan dari salah satu anggota DPRD Bengkalis Fraksi PDIP, Zamzami, justru menambah luka di hati warga. Ia menegaskan bahwa persoalan Roro bukanlah urusannya.

“Masalah Roro itu bukan ranah saya,” ucapnya singkat ketika dimintai tanggapan oleh sejumlah wartawan. Ucapan ini sontak menuai kekecewaan masyarakat, karena mencerminkan lemahnya empati seorang wakil rakyat terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup banyak orang.

“Kalau bukan urusannya dewan, lalu urusan siapa? Kami sudah berhari-hari menunggu, tapi tidak ada solusi. Sementara anggota DPRD hanya diam,” kata Asnawi, warga Bengkalis yang mengaku sudah dua kali gagal menyeberang karena antrean terlalu panjang, Sabtu (1/11/25).

Kondisi Roro yang memburuk bukan hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan arus ekonomi Bengkalis. Distribusi bahan kebutuhan pokok terganggu, harga-harga mulai melonjak, dan pelaku usaha kecil terancam rugi besar. Namun hingga kini, tak ada langkah darurat dari pihak legislatif maupun eksekutif yang bisa menjawab keresahan publik.

“Dulu, anggota DPRD kita dikenal vokal dan berani bicara untuk rakyat. Sekarang, jangankan bicara, meninjau ke lapangan pun tidak ada. Seolah sudah hilang kepedulian,” ujar Fitri, warga lainnya dengan nada getir.

Situasi ini semakin memperlihatkan lemahnya kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Bengkalis. Masyarakat menilai, instansi tersebut gagal memberikan pelayanan yang layak. Dishub dianggap hanya pandai melempar tanggung jawab, tanpa solusi konkret bagi perbaikan Roro. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk kalangan mahasiswa yang menilai Kepala Dinas Perhubungan tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Bahkan, sejumlah mahasiswa dari organisasi lokal di Bengkalis secara tegas meminta Kepala Dishub Bengkalis dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak profesional dan lamban menangani krisis transportasi ini.

Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Edi Kurniawan, membenarkan bahwa KMP Pertiwi III mengalami kerusakan mesin sehingga tidak dapat beroperasi.

“Ya, kami menerima laporan pada petangnya bahwa Pertiwi III mengalami kerusakan. Jadi dari dua armada yang beroperasi, kini tinggal satu kapal saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan kondisi seperti sekarang, pengguna jasa diimbau menunda keberangkatan karena antrean akan sangat panjang.

“Kami sudah meminta pihak operator ALP agar segera melakukan pengecekan. Apalagi kapal Pertiwi III ini baru saja selesai docking kurang dari sebulan,” jelasnya.

Namun, penjelasan itu dianggap masyarakat sebagai bentuk pembelaan diri. Di saat warga menunggu kepastian perbaikan, Dishub justru terkesan pasif dan tidak menunjukkan kepemimpinan tangguh dalam mencari solusi alternatif.

“Kalau terus seperti ini, masyarakat Bengkalis akan terus jadi korban. Dishub harus bertanggung jawab penuh, bukan hanya berkomentar,” tegas Dianto salah seorang warga Sungai Pakning.

Sementara rakyat terus menunggu bukan hanya datangnya kapal tambahan, tapi juga hadirnya nurani dari mereka yang seharusnya berdiri paling depan membela kepentingan publik.