Pekanbaru,Riauline.com – Dalam rangka memperkuat kemandirian energi nasional, PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) melalui Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning menggagas pembangunan Submarine Pipe Line (SPL) atau pipa bawah laut. Infrastruktur ini akan menghubungkan titik landfall dari area metering system menuju Jetty II Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Kilang Sungai Pakning.

Pembangunan pipa bawah laut ini menjadi bagian dari upaya penguatan rantai pasok energi nasional, khususnya di wilayah Sumatera bagian utara (Sumbagut). Wilayah ini selama ini disuplai oleh Kilang Dumai dan Kilang Sungai Pakning, termasuk dalam mendukung ketersediaan bahan bakar Avtur untuk pelaksanaan ibadah haji 2025 hingga kepulangan jamaah pada Juli–Agustus mendatang.

Proyek ini telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Izin membangun SPL dikeluarkan pada 10 Maret 2025, disusul dengan persetujuan metode kerja dan analisa teknis pada 16 April 2025.

Sebagai langkah awal, PT KPI bersama Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjung Buton dan Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai menggelar rapat koordinasi pendahuluan pada Kamis (22/5) di Pekanbaru. Forum ini membahas aspek teknis dan non-teknis terkait tata kelola ruang laut secara terpadu dan berkelanjutan.

Manager Production Kilang Dumai Operasi Sungai Pakning, Ririanti Safrida, menyebut pembangunan SPL ini menjadi langkah penting mendukung visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam hal kemandirian energi. Ia menekankan pentingnya dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan proyek strategis ini.

“Ini merupakan hal baru bagi Kilang Sungai Pakning. Maka kolaborasi erat dari semua pemangku kepentingan sangat kami harapkan untuk menjalankan amanah besar ini secara optimal dan bertanggung jawab,” kata Ririanti.

Group Leader Maintenance Engineering Kilang Dumai, Prihartono, menambahkan bahwa pembangunan SPL akan dijalankan sesuai standar teknis dan regulasi. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk mengedepankan aspek keselamatan perairan dan kelestarian lingkungan dalam setiap tahap pengerjaan.

Sementara itu, Kepala Seksi Alur Pelayaran Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Dumai, Aofun Suroso, mengingatkan pentingnya pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) untuk menandai wilayah SPL yang termasuk Daerah Terbatas Terlarang (DTT). Ia juga menyarankan koordinasi intensif selama proses instalasi hingga pemprofilan ulang pasca-pemasangan.

Kepala KSOP Kelas II Tanjung Buton, Capt. Oka Harry Putranto, menyampaikan dukungan penuh terhadap proyek ini. Ia menegaskan bahwa transportasi laut merupakan bagian vital dalam mendukung hilirisasi dan konektivitas energi, sekaligus mendorong kepatuhan terhadap regulasi serta pelibatan masyarakat pesisir.

PT KPI memastikan bahwa proyek ini akan dilaksanakan secara kolaboratif bersama pihak-pihak terkait seperti Ditjen Hubla, Pushidrosal, Ditjen Migas, KLH, dan masyarakat setempat. Komitmen terhadap keselamatan, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik menjadi landasan utama pembangunan SPL ini.