Pekanbaru,Riauline.com – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada dugaan aliran dana sebesar Rp20 juta kepada seorang wartawan. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau, H. Dheni Kurnia, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengungkap identitas wartawan yang diduga menerima uang tersebut.

Menurut Dheni, tudingan ini mencemarkan nama baik profesi wartawan yang selama ini berjuang menjaga integritas jurnalistik. “Kasus ini telah menimbulkan stigma negatif terhadap profesi wartawan. Kami hidup dari kerja keras, bukan dari uang hasil korupsi. KPK harus menjelaskan siapa wartawan yang dimaksud agar tidak ada generalisasi,” tegas Dheni, Rabu (4/12/2024).

Ia menambahkan, jika identitas tidak segera diungkap, seluruh wartawan di Indonesia akan menanggung beban moral akibat tudingan tersebut. “Kami mencari nafkah dengan pena, bukan uang haram. Jangan sampai tuduhan ini membuat masyarakat menganggap semua wartawan seperti itu. Ini merugikan kami yang bekerja dengan jujur,” ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah KPK menangkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution (IPN), dalam OTT yang digelar Senin (2/12). Dari operasi tersebut, KPK menemukan uang tunai senilai Rp830 juta. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menyatakan dana tersebut berasal dari Kabag Umum Pemkot Pekanbaru, Novin Karmila (NK), dengan sebagian dialirkan ke beberapa pihak, termasuk Rp20 juta kepada seorang wartawan.

Selain IPN dan NK, KPK menetapkan Pj Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, serta Kadishub Kota Pekanbaru, Yuliarso (YL), sebagai tersangka dalam kasus penganggaran di Pemkot Pekanbaru. Dugaan aliran dana ke wartawan ini menjadi salah satu fokus perhatian publik karena mencoreng citra profesi jurnalistik.

Pernyataan KPK tersebut memicu reaksi keras dari berbagai pihak, terutama dari kalangan jurnalis. Dheni Kurnia meminta KPK untuk menyebutkan nama wartawan atau media yang diduga terlibat. “Kami tidak ingin profesi ini dicap buruk karena ulah oknum. Jika memang ada yang terlibat, sebutkan namanya. Transparansi sangat penting,” kata Dheni.

Selain itu, Dheni menilai kasus ini menjadi momentum penting bagi KPK untuk menunjukkan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ia berharap penyelesaian kasus ini dilakukan secara transparan agar kepercayaan publik terhadap profesi wartawan tidak terganggu.

Kasus ini kembali menyoroti tantangan besar yang dihadapi profesi wartawan di Indonesia, terutama dalam menjaga independensi di tengah berbagai tekanan. Masyarakat kini menantikan langkah tegas dari KPK untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini, sembari berharap dunia jurnalistik tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga suara kebenaran dan keadilan.