Jakarta,Riauline.com — Di tengah derasnya arus informasi yang tak pernah berhenti, persoalan pers hari ini bukan lagi sekadar seberapa cepat sebuah berita sampai kepada pembaca. Pers menghadapi pertanyaan yang jauh lebih mendasar: siapa sebenarnya yang sedang mengendalikan cara masyarakat berpikir?
Pertanyaan itu mengemuka dalam pembukaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) hasil kerja sama Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) dan Pikiran Rakyat di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/9/2026). Ketua Umum JMSI, Dr. Teguh Santosa, mengingatkan bahwa kompetensi wartawan tidak boleh berhenti pada selembar sertifikat.
Menurut Teguh, UKW bukan ruang basa-basi atau formalitas. Di balik proses pengujian kemampuan wartawan, terdapat kebutuhan publik terhadap pers yang mampu memilah informasi, melakukan verifikasi, dan menghadirkan fakta di tengah banjir informasi yang semakin sulit dibedakan antara yang benar dan yang direkayasa.
“Mestinya, wartawan yang berkualitas dan media profesional ini dapat berjalan seiring, sehingga pers nasional kita benar-benar berkualitas dan mampu menyehatkan demokrasi, bukan sekadar memproduksi kebisingan,” ujarnya.
Teguh melihat tantangan tersebut semakin kompleks seiring perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi yang semestinya membantu manusia menyelesaikan berbagai persoalan justru menghadirkan persoalan baru ketika digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk manipulasi informasi.
Bagi Teguh, ancaman itu tidak lagi berhenti pada ruang media sosial. Perkembangan Internet of Things (IoT) dan AI bahkan telah memasuki wilayah yang jauh lebih strategis. Ia menyinggung kekhawatiran dalam pembahasan perjanjian internasional penangkalan senjata nuklir atau Non-Proliferation Treaty mengenai kemungkinan sistem mesin mengambil keputusan dalam situasi darurat perang.
“Ada kekhawatiran jika suatu saat nanti keputusan untuk mendefinisikan ancaman dan menyatakan perang dikendalikan oleh sistem AI, hal itu bisa berakibat fatal,” katanya.
Di sinilah, menurut Teguh, profesi wartawan menemukan tantangan barunya. Wartawan tidak cukup hanya cepat mendapatkan informasi. Ia harus memiliki kemampuan untuk membaca konteks, menelusuri sumber, menguji data dan melakukan riset secara mendalam.
Teguh menyebut budaya riset sebagai salah satu benteng menghadapi jebakan algoritma. Masyarakat hari ini tidak selalu memilih sendiri informasi yang mereka konsumsi. Algoritma media sosial secara perlahan dapat menentukan apa yang muncul di layar, apa yang terus dilihat, bahkan isu apa yang akhirnya dianggap penting oleh publik.
Fenomena itulah yang ia kaitkan dengan istilah algo-sapiens. Manusia yang hidup di tengah kecanggihan teknologi, tetapi pada saat bersamaan berpotensi dikendalikan oleh logika algoritma.
“Jika wartawannya rajin meriset, secara teoretis masyarakat akan selamat dari jebakan optik algoritma atau yang oleh Prof. Komaruddin disebut sebagai algo-sapiens,” jelasnya.
Namun Teguh menyadari bahwa persoalan informasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperkuat kualitas jurnalistik di hilir. Dunia nyata dan dunia maya kini semakin sulit dipisahkan, sementara keberadaan akun anonim membuat siapa pun dapat berbicara, membentuk opini dan menggerakkan emosi publik tanpa identitas yang jelas.
Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti tsunami yang mengotori seluruh sumber air. Ketika seluruh sumber tercemar, masyarakat tetap akan mencari air bersih. Dalam konteks informasi, air bersih itu adalah informasi yang terverifikasi, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Teguh bahkan melontarkan gagasan yang ia sendiri akui kontroversial: penataan identitas di ruang digital melalui kebijakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu akun media sosial. Menurutnya, gagasan tersebut perlu dibicarakan sebagai bagian dari upaya menyelaraskan identitas aktor di dunia maya dengan dunia nyata.
“Salah satu bentuk mitigasi yang mungkin kontroversial—dan mohon maaf jika keliru, tetapi tetap perlu saya suarakan—adalah pemberlakuan kebijakan satu NIK untuk satu akun media sosial,” tuturnya.
Gagasan itu tentu menyentuh wilayah sensitif karena beririsan dengan kebebasan berpendapat dan privasi warga. Namun bagi Teguh, persoalan yang lebih besar adalah bagaimana algoritma bekerja secara manipulatif dengan mengeksploitasi emosi manusia dan mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tertentu.
“Persoalan sesungguhnya bukanlah tentang kebebasan itu, melainkan bagaimana algoritma saat ini secara manipulatif memilihkan konten-konten tertentu... sehingga energi publik habis hanya untuk membahas hal tersebut,” katanya.
Di tengah situasi itulah UKW memperoleh makna yang lebih luas. Wartawan tidak hanya diuji kemampuan teknisnya dalam menjalankan pekerjaan jurnalistik, tetapi juga ditantang untuk tetap memiliki daya kritis ketika berhadapan dengan mesin yang mampu memproduksi informasi dalam jumlah tak terbatas.
Pers membutuhkan wartawan yang tidak sekadar mengejar apa yang sedang ramai, tetapi berani bertanya mengapa sesuatu menjadi ramai. Tidak hanya mengikuti arus, tetapi mampu memeriksa siapa yang menciptakan arus tersebut dan untuk kepentingan apa.
Pada akhirnya, teknologi mungkin akan semakin pintar. Algoritma mungkin akan semakin mampu membaca perilaku manusia. Namun di tengah semua itu, tugas wartawan tetap sederhana sekaligus berat: mencari kebenaran, menguji informasi dan menjaga agar publik tidak kehilangan kemampuan untuk berpikir secara mandiri.
Dari ruang UKW di Hall Dewan Pers itulah pesan Teguh mengarah: jangan biarkan wartawan menjadi bagian dari kebisingan algoritma. Jadilah manusia yang tetap berpikir ketika mesin mulai menentukan apa yang harus kita pikirkan.
Komentar Anda :
