Bengkalis,Riauline.com - Pemerintah pusat tengah gencar mengampanyekan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Kementerian dan lembaga diminta menekan belanja yang tidak mendesak, sementara pemerintah daerah ikut melakukan penyesuaian agar penggunaan uang negara semakin efektif. Namun, di tengah semangat penghematan itu, muncul kabar yang memantik tanda tanya dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di Kabupaten Bengkalis, informasi mengenai pembagian perangkat tablet kepada jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai menjadi perbincangan. Bukan karena teknologinya, melainkan karena publik belum mengetahui secara pasti fungsi perangkat tersebut dalam mendukung operasional program yang menyasar jutaan penerima manfaat.

Informasi awal diperoleh media ini dari seorang relawan dapur SPPG yang menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah mendistribusikan tablet kepada perangkat SPPG. Kabar itu kemudian dikonfirmasi kepada Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru yang membawahi wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat.

Kepala KPPG Pekanbaru, Dr. Syarti Widya, S.TP., M.Si., membenarkan adanya bantuan perangkat tersebut. Menurutnya, tablet merupakan fasilitas yang diberikan secara seragam kepada Kepala SPPG melalui mekanisme distribusi KPPG.

"Bantuan yang diberikan untuk Kepala SPPG itu seragam dan tablet Samsung. Penerimaan barangnya melalui KPPG," ujar Syarti Widya saat dikonfirmasi, Jumat (31/7/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus mengonfirmasi bahwa pengadaan tablet memang merupakan bagian dari fasilitas resmi bagi Kepala SPPG. Namun, penjelasan mengenai tujuan teknis penggunaannya hingga kini belum disampaikan secara rinci kepada publik.

Belum diketahui apakah perangkat tersebut digunakan sebagai media pelaporan kegiatan, penginputan data penerima manfaat, pemantauan distribusi makanan bergizi, pengawasan operasional dapur, atau terintegrasi dengan sistem digital Badan Gizi Nasional. Informasi mengenai jumlah unit yang didistribusikan, spesifikasi perangkat, besaran anggaran pengadaan, hingga dasar kebijakannya juga belum dipublikasikan secara terbuka.

Ketiadaan informasi yang utuh membuat berbagai pertanyaan bermunculan. Sebagian masyarakat menilai pengadaan perangkat elektronik seharusnya disertai penjelasan yang jelas mengenai manfaatnya, terlebih ketika masih terdapat sejumlah kebutuhan operasional di lapangan yang juga memerlukan perhatian.

Di sisi lain, transparansi menjadi kebutuhan penting dalam setiap program yang menggunakan anggaran negara. Bukan semata untuk menjawab rasa ingin tahu publik, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pelayanan masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyerap anggaran besar dan menjadi perhatian luas. Karena itu, setiap kebijakan pendukung, termasuk pengadaan fasilitas operasional, akan selalu berada di bawah sorotan publik.

Sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan program di wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, KPPG Pekanbaru telah mengonfirmasi keberadaan bantuan tablet tersebut. Namun, penjelasan lebih mendalam mengenai urgensi pengadaan, mekanisme distribusi, hingga efektivitas penggunaannya masih dinantikan dari Badan Gizi Nasional.

Pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat bukan sekadar jawaban tentang ada atau tidaknya tablet di setiap SPPG. Lebih dari itu, publik menunggu keterbukaan mengenai alasan pengadaan, nilai manfaat yang dihasilkan, serta jaminan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak pada efektivitas pelayanan. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, transparansi menjadi kunci agar kepercayaan terhadap Program Makan Bergizi Gratis tetap terjaga.