PEKANBARU, Riauline.com — Suasana di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau mendadak tegang pada Senin (3/11/2025) malam. Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Pekanbaru. Dalam operasi senyap itu, Gubernur Riau Abdul Wahid turut diamankan bersama sembilan orang lainnya.

Informasi penangkapan tersebut dibenarkan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyebut operasi dilakukan di beberapa titik strategis di wilayah Provinsi Riau.

 “Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini ada sekitar 10 orang yang diamankan,” ujarnya kepada wartawan.

Budi menuturkan, operasi ini merupakan bagian dari penindakan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ia memastikan bahwa tim penyidik masih berada di lapangan untuk melakukan serangkaian pemeriksaan awal. 

"Tim kami masih bekerja, masih di lokasi untuk melakukan klarifikasi dan penyelidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Dari informasi awal, salah satu pihak yang ikut diamankan adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Keterlibatan orang nomor satu di Riau itu memperkuat dugaan bahwa praktik korupsi yang diselidiki KPK melibatkan pejabat tinggi daerah. Meski demikian, pihak KPK masih menahan diri untuk memberikan keterangan detail terkait kasus tersebut.

Selain mengamankan sejumlah pejabat dan aparatur sipil negara, tim KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai. Namun, jumlahnya belum diungkapkan ke publik.

 “Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” kata Budi dengan nada hati-hati.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan. Mereka dapat ditetapkan sebagai tersangka, saksi, atau dilepaskan jika tidak ditemukan bukti yang cukup.

 “Segala keputusan akan diambil setelah proses pemeriksaan intensif selesai,” terang Budi.

Operasi tangkap tangan di Riau ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di Indonesia. Jika benar terbukti, kasus ini bukan hanya menjadi pukulan telak bagi pemerintahan daerah, tetapi juga menjadi pengingat keras bahwa amanah publik adalah tanggung jawab yang tidak boleh dikhianati.