Jakarta,Riauline.com - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) siap mendukung penuh program Kementerian Kebudayaan untuk suksesnya agenda pemerintah dalam kesuksesan berkelanjutan untuk pemajuan kebudayaan.

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendri Ch Bangun saat menghadiri acara talkshow bersama Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon secara tegas menyampaikan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah di bidang kebudayaan.

" PWI mendukung sistem pemerintahan yang berkelanjutan untuk kebudayaan. PWI juga menyatakan dukungannya atas program Kementerian Kebudayaan untuk turut secara aktif melakukan pemajuan kebudayaan," ujar Hendry Ch Bangun, Senin (25/11/24).

Pada kesempatan itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga menjanjikan agenda untuk beraudiensi dengan PWI.

" Kita dijanjikan waktu tersendiri untuk bisa beraudiensi dengan Menteri Kebudayaan," ungkap Hendri Ch Bangun.

SementarabMenteri Kebudayaan, Fadli Zon saat membuka "Talkshow Refleksi 12 Tahun Konvensi 2005 UNESCO di Indonesia" menekankan pentingnya membaca ulang arti kebudayaan Nasional. Karena keberadaan pasal 32 UUD 45 menunjukkan  para founding father kita dalam sekali (pemikirannya).

" Tahun 45 sudah dibicarakan pemajuan kebudayaan. Ini sejalan dengan visi pemerintahan saat ini, yang ingin memajukan Indonesia secara politik dan ekonomi dan berkarakter secara budaya," kata Fadli Zon di Jakarta, Senin (25/11/2024) pagi.

Fadli Zon yang didampingi Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menambahkan, Indonesia sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa sudah sepantasnya menempatkan kebudayaan pada aras yang sepantasnya.

" Indonesia adalah mega diversity, dengan memiliki ratusan bahasa, atau menyumbang 10 persen bahasa dunia. Ini adalah kekayaan nasional kita, national treasure, jadi kita tidak bisa taken for granted (dianggap remeh)," katanya.

Tercatat, selama lebih dari satu dekade, Kementerian Kebudayaan telah melaporkan kondisi implementasi konvensi ini sebanyak 3 kali, tahun 2016, 2020, dan 2024.

Editor Senior LPE Indonesia 2024, Prof. Aman Wirakartakusumah dari Tiongkok melalui rekaman video menjabarkan apa saja pelaksanaan dari empat poin tersebut. Di antaranya, melakukan pengembangan kebijakan mengenai tata kelola kebudayaan dan ekonomi kreatif.

 “ Kementerian Kebudayaan memberikan dukungan finansial yang berkelanjutan bagi para seniman dan pegiat budaya untuk berkontribusi aktif dalam tata kelola kebudayaan dan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan dan promosi keragaman ekspresi budaya, melalui program Dana Indonesiana,"  kata Prof. Arman.

Ada pula penguatan peran strategis pembangunan kebudayaan dalam rencana pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kementerian Kebudayaan juga meningkatkan inklusivitas, partisipasi, dan perlindungan hak lainnya bagi Kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan orang muda, dalam kehidupan budaya atau ekonomi kreatif. (*)